Saatnya Rakyat Menggugat

Diposting : admin • Kamis, 08 Apr 2012 21:26 • Dilihat 203
Share via :


“Analisa terhadap Keputusan MK tentang UU Pokok Kehutanan No.41 Tahun 1999”

 

Tanah negeri Indonesia diyakini oleh seluruh bangsa merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang sangat beharga, Tanah  sebagai simbol harta, tanah juga sebagai simbol relegius, tanah juga dinilai sebagai identitas seseorang. Betapa penting tanah bagi kehidupan individu khusus masyarakat berbudaya timur. 

Bahwa pengaturan kepemilikkan tanah Negara diatur oleh Negara, melalui undang-undang dan peraturan lainnya memuat mekanisme kepemilikkan tanah tersebut, baik itu tanah berfungsi umum (public), berfungsi untuk kepentingan Negara dan kepemilikkan pribadi (person).

Fakta lapangan konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat terjadi disebabkan pengambil alihan tanah warga oleh perusahaan secara paksa dan ganti rugi yang tidak layak, lahan-lahan ekonomi masyarakat diambil atas nama kepentingan usaha perusahaan notabene pemilik modal.

Keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) disikapi sangat hati-hati oleh masyarakat, karena belum tentu bermamfaat bagi masyarakat, tetapi lebih menguntungkan pengusaha sebagai pemodal dengan dana besar dan hubungan birokrasi yang lebih baik, kepentingan masyarakat tentu menjadi tanda Tanya.

Amar Putusan MK.

Gugatan terhadap Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”; yang dilakukan di MK oleh para pihak yaitu  Nama : Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  Nama : Drs. Hambit Bintih, MM.Pekerjaan : Bupati Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Nama : Drs. Duwel Rawing Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan, Nama : Drs. H. Zain Alkim  Pekerjaan : Bupati Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah .Nama : H. Ahmad Dirman Bupati Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Nama : Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.Pekerjaan : Wiraswasta.t : Jalan G. Obos IX/Perum Charita Permai, Nomor 25, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya;

MK telah mengeluarkan putusannya dengan  Nomor 45/PUU-IX/2011 yang berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

Dampak Pada Masyarakat.

Bahwa putusan MK membawa konsekwensi hukum terhadap kepemilikkan tanah, bagi pengusaha keputusan ini malah menguntungkan, sedangkan bagi masyarakat menjadi beban tambahan, bahkan hampir semua masyarakat di pedesaan tidak mengetahui telah keluarnya putusan MK ini yang berhubungan dengan hak kepemilikkan tanah.

Kenyataan dimasyarakat kita, pengakuan tanah sebagai hak milik hanya berupa tanda-tanda parit, patot atau tumbuhan yang membatasi kepemilikkan satu dengan lainnya sudah syah, namun aturan pemerintah semua itu harus tertulis dan tergambar dalam secarik kertas tentang kepemilikkan, pengakuan tertulis yang diakui oleh pemerintah termasuk aparat penegak hukum. Padahal dalam Undang Undang Dasar 1945 , Pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

Keputusan MK jika ditinjau dari presefsi masyarakat menjadi angin segar dalam pengakuan tanah hak pribadi, terutama akibat lahan mereka yang telah terlanjur ditunjuk oleh Dinas kehutanan menjadi kawasan lindung, Contoh kasus Kubu Raya, dimana areal tambak ikan yang telah dibuat dan menghasilkan ikan ternyata kawasan tersebut ditunjuk menjadi kawasan lindung, akibatnya beberapa masyarakat sempat berurusan dengan pihak kepolisian.

Memperkuat Posisi Masyarakat.

 Keputusan MK tela membawa angin segar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan  menjadi kawasan yang dilindungi, faktanya dilokasi tersebut terdapat lahan masyarakat berupa rumah, lahan pertanian dan perkebunan.

Kondisi ini menciptakan peluang bagi masyarakat dalam menyikapi keputusan MK tersebut dengan berbagai upaya antara lain;

Kesatu, Peta Partisipatif, Masyarakat harus melakukan peta partisipatif terhadap lahan /tanah mereka sebagai dasar imformasi lahan untuk mensertifikatkan ke Badan Pertanahan baik berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang disyahkan oleh Kepala desa dan camat, Maupun sertifikat yang di syahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kedua, Bahwa masyarakat juga dapat mengajukan hutan desa dan Hutan adat kepada Instansi terkait atas lahan/tanah yang dekat desa mereka atau daerah tersebut merupakan lahan komunal masyarakat.

Ketiga, Masyarakat berperan mengajukan wilayah lindung yang punya potensi ekosistim dan sumber-sumber alam yang oleh undang-undang sangat dilindungi, misalnya Air, Hewan dan lain-lainnya.

Kondisi Tak Menguntungkan Masyarakat.

Putusan MK ini tidak semua masyarakat yang mengetahui atau paham benar isi yang terkandung didalamnya, Ini masalah bagi masyarakat kita, padahal keputusan MK sangat penting bagi hidup dan hajat mereka, termasuk pengakuan hak hukum atas kepemilikkan terhadap sumber ekonomi masyarakat.

Kendala masyarakat menyikapi keputusan MK ada beberapa factor yang melandasinya, antara lain ;

Kesatu, Minimnya informasi tentang keputusan MK bagi masyarakat pedalaman dan memahami konteks isi keputusan MK, Minimnya sarana dan prasarana informasi bagi masyarakat pedalaman,

Kedua, Informasi penunjukkan lahan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan penunjukkan lahan oleh menteri sulit didapat oleh masyarakat.

Ketiga, Budaya masyarakat sebagian besar pengakuan hak milik didasarkan kesaksian, batas yang dibuat secara komunal masyarakat, Namun berdasarkan Yuridis sebagian menganggab tidak perlu atau sepele saja, sebab di masyarakat batas-batas  tanah dapat diselesaikan secara komunal saja.

Keempat, Pemahaman yuridis terhadap luasan kepemilikkan lahan serata SKT  yang belum dipahami masyarakat, belum lagi birokrasi di tingkat desa dan kecamatan yang berbelit untuk mengeluarkan SKT.

 Tantangan Kedepan Terhadap Keputusan MK.

 

Perubahan dan penambahan Undang-undang yang selama yang disebabkan produk DPR RI  dan pemerintah atau oleh Keputusan MK,  memacu kesiapan masyarakat mengimplementasikan serta melakukan advokasi terhadap produk tersebut. karena tidak setiap produk uu itu mewakili aspirasi masyarakat, produk politik yang syarat dengan suasana kepentingan.

 

Masibnya Expansi dunia swasta terutama perkebunan sawit dan pertambangan telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, penguasaan lahan sector swasta membawa dampak penguasaan lahan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum serta pemaksaan secara kasar dan halus Hak milik masyarakat, maka tak jarang terjadi konflik yang berkempanjangan

 

Seyogyanya sudah dapat di predeksi beberapa tahun kedepan koflik penguasaan lahan sebagai sarana aktivitas ekonomi semakin berat dengan exskalasi yang lebih besar, maka masyarakat sudah mewaspadai beberapa hal sebagai berikut;

 

Masibnya Expansi dunia swasta terutama perkebunan sawit dan pertambangan telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, penguasaan lahan sector swasta membawa dampak penguasaan lahan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum serta pemaksaan secara kasar dan halus Hak milik masyarakat, maka tak jarang terjadi konflik yang berkempanjangan.

 

Seyogyanya sudah dapat di predeksi beberapa tahun kedepan koflik penguasaan lahan sebagai sarana aktivitas ekonomi semakin berat dengan exskalasi yang lebih besar, maka masyarakat sudah mewaspadai beberapa hal sebagai berikut;

 

Kesatu, Bahwa keputusan MK dengan kesiapan Instansi terkait hubungan lahan yang kosong/tidak bertuan tidak sebanding tenaga ahli untuk mengukur tata batas wilayah, maka pekerjaan pengukuran, tata batas akan lama berlangsung, akibatnya kepastian hukum terhadap wilayah menjadi abtrak.

 

Kedua, Bupati, Gubernur dan Pemerintah pusat akan mengambil langkah yang merugikan masyarakat dengan menyerahkan lahan kosong tersebut kepada pihak swasta untuk dikelola bagi perkebunan dan pertambangan tampa melihat kenyataan bahwa dilahan tersebut telah mempunyai hak. Pandangan ekonomi pemerintah melalui pihak swasta yang mengelola bukannya pemerintah, maka birokrasi pembuatan sertifikat tanah dan SKT masyarakat akan berbelit-belit, dalam arti ada kesengajaan dari aparat bagi swasta untuk menguasai lahan kosong yang telah dimiliki masyarakat.

 

Ketiga, Pandangan ekonomi pemerintah melalui pihak swasta yang mengelola bukannya pemerintah, maka birokrasi pembuatan sertifikat tanah dan SKT masyarakat akan berbelit-belit, dalam arti ada kesengajaan dari aparat bagi swasta untuk menguasai lahan kosong yang telah dimiliki masyarakat.

 

Keempat, Masyarakat harus cerdas dalam melakukan advokasi dan litigasi wilayah/ lahan/ruang milik masyarakat secara mandiri dan kelompok dalam mempertahan hak milik person maupun komunal.

 

Kelima, Masyarakat harus cerdas dalam melakukan advokasi dan litigasi wilayah/ lahan/ruang milik masyarakat secara mandiri dan kelompok dalam mempertahan hak milik person maupun komunal. Membangun kelompok –kelompok masyarakat di setiap daerah sebagai wadah kebersamaan yang di dasari sector ekonomi, misalnya masyarakat perkebunan karet, masyarakat perladangan, masyarakat peternak dan sebagainya, harapan sebagai wadah politik masyarakat mempertahan hidup dan hajat mereka dalam membangun kualitas diri dan ekonomi secara mandiri, kemudian mampu mempertahan diri secara bersama dari ancaman penguasaaan sector ekonomi masyarakat, dan

 

Keenam, Membangun kelompok –kelompok masyarakat di setiap daerah sebagai wadah kebersamaan yang di dasari sector ekonomi, misalnya masyarakat perkebunan karet, masyarakat perladangan, masyarakat peternak dan sebagainya, harapan sebagai wadah politik masyarakat mempertahan hidup dan hajat mereka dalam membangun kualitas diri dan ekonomi secara mandiri, kemudian mampu mempertahan diri secara bersama dari ancaman penguasaaan sector ekonomi masyarakat.

 

Apapun kebijakkan dari pemerintah maupun lembaga Negara jika berpihak kepada kepentingan masyarakat, tentu tidak akan mengalami penentangan, apalagi kebijakkan berpihak pada ekonomi masyarakat dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi masyarakat. Maka kesejahteraan bukan hal yang niscaya tak ada di bumi yang gemah ripah loh jinawi.

Keputusan MK telah memberi ruang dan pengakuan hak milik pribadi serta komunal masyarakat secara hukum melalui penyertifikatan lahan/ tanah yang selama ini menopang hidup, budaya dan relegi. Sekarang ini tinggal pemerintah daerah saja menyikapi, apakah mereka mendukung kepentingan rakyat atau swasta.

 

 

                                                                                                  Oleh: Firanda ,SH

 

 

Copyright © LPSAIR 2014 - Borneoclimatechange

Komentar :